Ormas Pusat Gerakan Pengawal Supremasi Hukum Desak Presiden Jokowi Copot Menko Polhukam Mahfud MD
Jakarta Badainews.com Rabu- Ormas Pusat GERAKAN PENGAWAL SUPREMASI HUKUM (DPP GPSH) mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk segera copot Menteri Kordinator POLHUKHAM RI Mahfud MD. Hal ini terkait ketidak mampuan dan ketidak berhasilan MENKO POLHUKHAM dalam menjalankan tupoksinya sehingga menyebabkan makin brutalnya perilaku mafia – mafia pelanggar hukum yang diduga ada hampir di semua instansi tetkait.
Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP GPSH, H.M.Ismail SH MH yang didampingi Sekjen DPP GPSH yang baru Drs.H.Hasan Basri SH MH, sehubungan banyak terbongkarnya pelanggaran – pelanggaran hukum yang makin brutal dan ternyata diduga dimotori oknum oknum Polisi buruk. Bertahun – tahun perbuatan melanggar hukum semarak terjadi di tengah masyarakat namun didiamkan bahkan tidak terdeteksi oleh Kementrian Menko Polhukham.
“Sekian lama Menteri bersama jajaran tutup mata. Padahal masyarakat sudah secara rutin, terbuka dan sangat berani melaporkannya ke aparat penegak hukum bahkan sampai ke Menko Polhukham, namun sepi tindakan. Sepertinya pembiaran itu sengaja dilakukan. Hal ini menambah sinis masyarakat bukan saja kepada Polisi tapi juga ke aparat penegak hukum lainnya termasuk sinis kepada Kementrian Kordinator Polhukhamnya,” tagas H. M. Ismail, SH, MH, Rabu (24/8/22) di Jakarta.
Bertambah subur, tambah semarak dan tambah brutal mereka yang disebut mafia narkoba, mafia judi, mafia hukum, mafia prostitusi, mafia perbankan sampai kepada mafia tanah adalah akibat ketidak mampuan Menko Polhukam membina Lembaga yang berada dibawah koordinasinya.
Sebaliknya Ketum DPP GPSH iti juga mengajak semua pihak untuk berterima kasih kepada Irjen Pol Ferdy Sambo karena ulahnya tekah berhasil membuka mata penguasa dan rakyat negeri ini.
“Terima kasih Pak Sambo, atas Perbuatan bapak kami Rakyat Negeri ini di SADARKAN…, Bahwa Negeri ini nyata nyata rupanya telah di kuasai PARA MAFIA,” katanya.
Oleh karena itu pada bagian lain keterangannya H. M. Ismail juga mengajak masyarakat luas beserta Polisi yang masih baik untuk merebut kembali Mahkota, Marwah dan Martabat nya. Sehingga polisi polisi yang masih baik kelak bisa nenjalankan TRI BRATA dan CATUR PRASETYA nya dengan nyaman.
Pernyataan Ketum DPP GPSH lainnya sebagai betikut :
1. Bahwa DPP GPSH mengajak masyarakat dan mendesak POLRI untuk segera merebut kembali harkat dan martabatnya yang telah dihancurkan oleh segelintir oknum oknum anggota Kepolisian.
2. Bahwa persyaratan Rekrutmen calon calon anggota POLRI harus bersih dan harus ditinjau kembali. Karena terlihat saat ini POLRI sudah keluar dati tupoksinya melebihi TNI.
3. Bahwa Anggota POLRI harus berani dan bersedia kekayaannya di periksa oleh Auditorr indenpendent.
4. Bahwa sudah saatnya Tim Indenpendent Penasihat Ahli KAPOLRI dan KOMPOLNAS dibentuk dan direkrut dari Aktifis kredibel, Ketua Ketua LSM / Ormas terpercaya yang bergerak sebagai pemerhati Penegakan Hukum di Indonesia.
5. Bahwa DPP GPSH mendesak KAPOLRI segera aktif Menggelorakan Semangat Polisi Jujur, Anti Hedonisme, Meneladani Figur Polisi Jujur Jenderal Hugeng dan tokoh tokoh yang berhasil selamatkan KEPOLISIAN – BAYANGKARA. Jangan lagi POLRI berpendapat bahwa mereka adalah aparat yang berkuasa atas hukum, mereka yang mengatur hukum, mereka yang memproses segala gakanya.
6. Bahwa FPP GPSH mengajak masyarakat luas untuk berterima kasih kepada Letjen Ferdy Sambo. Karena ulahnya telah membuka mata masyarskat dan penguasa bahwa tetnyata negeti ini sudsh dikuasai Para Mafia.
7. Bahwa pembentukan unsur unsur khusus yang berpontensi akan dan tekah nelanggar HAM harus dibubarkan.
8. Bahwa pemilihan KAPOLRI tidak lagi dilakukan oleh DPR RI tapi oleh KOMPOLNAS bersama sama unsur LSM dan Ormas yang bergetak dalam penegakan hukum di Indonesia. (MC)