Mendagri Apresiasi Sumbar Atas Realisasi APBD Yang Tinggi

Padang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang mampu merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan capaian tinggi di atas rata-rata nasional.

“Saya mengapresiasi yang tinggi kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat, di tengah pandemi seperti ini, dimana ekonomi menjadi slow down. Namun target pendapatan Sumbar tetap di atas rata-rata nasional,” ungkap Mendagri dalam Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Vaksinasi di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Jumat (17/12/2021).

Rata-rata nasional realisasi pendapatan di tingkat provinsi diungkapkan Mendagri, yaitu sebesar 88,95 persen, baik dari transfer pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Provinsi Sumbar sendiri per 15 Desember, telah mampu mencapai target 93,85 persen.

“Terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur dan saya, kita berikan penghargaan. Tidak gampang di tengah pandemi ini mencapai 93 persen. Masih banyak daerah yang rendah,” ucapnya.

Kemudian, lanjut Mendagri, untuk realisasi pendapatan di tingkat kabupaten di daerah Sumbar dengan rata-rata nasional yang sangat menonjol tidak ada. Begitu pula dengan kabupaten yang realisasi pendapatannya di bawah rata-rata nasional juga tidak ada. Rata-rata nasionalnya sebesar 82,33 persen. Kondisi ini berbeda dengan capaian realisasi pendapatan di tingkat kota yang dinilai bagus. Bahkan, dua puluh kota dengan realisasi pendapatan tertinggi, tiga di antaranya berasal dari Sumbar dengan capaian di atas 82 persen.

“Pak Kapuspen (Kemendagri) ini tugasnya mengumumkan yang begini-begini, Pak. Memberikan penghargaan. Sampaikan ke publik. Ini Kota Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan Padang Panjang, meskipun gak datang wali kotanya (mengikuti Rakor),” ujar Mendagri.

“Nah kemudian belanja. Kita lihat belanja nasional, saya sampaikan ke Presiden kemarin. Pak, belanja kita 71,02 persen. Kok rendah, kata Presiden. Iya Pak, karena target pendapatan tidak sesuai dengan perencanaan. Karena transfer dari Pusat dikurangi (TKID), Transfer Keuangan Daerah Dana Desa, bahasanya kan dirasionalisasi, tapi kan dikurangi. PAD juga banyak yang terpukul. Slow down ekonomi, otomatis belanja pun pasti menurun, dari 82,69 persen jadi 71,02 persen,” urai Mendagri.

Kendati demikian, lanjut Mendagri, apabila dilihat dari realisasi pendapatan Provinsi Sumbar menunjukkan kondisi yang bagus, begitu pula dengan realisasi belanjanya.

“Rata-rata nasional belanja Provinsi 77,27 persen, Sumbar itu 77,47 persen di atas rata-rata nasional meskipun sedikit, tapi sudah cukup baik. Sementara pendapatannya 93,85 persen jadi masih ada lebih kurang 16 persen dari APBD-nya, antara garis biru dengan garis hijau,” beber Mendagri.

“Jadi, sekali lagi, saya menyampaikan apresiasi untuk tingkat provinsi pengelolaan keuangan, baik pendapatan maupun belanja, alhamdulillah, Pak Gubernur termasuk kategori yang bagus. Terima kasih, Pak,” ucap Mendagri kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi yang duduk di sampingnya. (MC.Badai)