Pemerintah Harus Tentukan Langkah Strategis Perdagangan Internasional Dan Keamanan Maritim
Jakarta Badainews.com- Pemerintah didorong untuk serius menyikapi situasi politik kawasan dan arus-distribusi barang internasional imbas perang Rusia – Ukraina, daripada menanggapi rencana amandemen UUD 1945.
“Apalagi pemberitaan saat ini santer menyebut nama salah satu Menteri Koordinator di kabinet lebih intens terlibat urusan Amandemen. Padahal yang justru dibutuhkan adalah tindakan menyikapi imbas negatif dari perang di Eropa, dan sekaligus peluang Indonesia dalam global supply chain sampai kepada bantuan kemanusiaan,” ujar Julwanri Munthe dalam keterangan persnya, Kamis (3/3/2022).
Kader Partai Demokrat tersebut juga menekankan langkah krusial di dalam negeri saat ini economic oriented, bukan politic oriented.
“Yang perlu diundang ke Istana bukan ketua umum partai, tapi para menteri terkait, ahli pertahanan, intelijen dan geopolitik, profesional, kadin, asosiasi pemilik kapal (INSA), Asosiasi Keselamatan dan Keamanan Pelaut dan para stakeholder lainnya yang tentu lebih dibutuhkan,” tegas Julwanri.
Tambah dia, “Salah satu case, penutupan pipa gas dari Rusia yang menyuplai sekitar 30 persen kebutuhan negara-negara Uni Eropa, pasti ditutupi dengan skema lain. Ya bisa saja dari Indonesia, dan masih banyak kasus lainnya.”
Selanjutnya adalah gangguan ekspor batubara dari Rusia akibat adanya sanksi dari Negara Barat, juga akan berdampak bagi rantai suplai ke Eropa maupun ke Tiongkok dan negara lain.
Patut diingat, “Kita punya banyak potensi Batubara, LNG, crude oil dan komoditas lainnya yang dibutuhkan di pasar global. Karena itu kita bisa membantu krisis kemanusiaan dengan terlibat pada suplai energi di luar keuntungan ekonomi,” jelas Julwanri Munthe yang juga pernah sebagai Presidium Hubungan Luar Negeri Pengurus Pusat PMKRI periode 2016-2017 tersebut.
Ditambahkan Julwanri Munthe lagi, “Penghentian beberapa layanan angkutan logistik dan pelabuhan juga berdampak ke Indonesia. Di sini kita menunggu sikap Menko Maritim dan Investasi.”
Dan, seperti yang disampaikan para pengamat keselamatan pelayaran, tunjangan dan asuransi bagi para awak kapal, yang melayani pelayaran rute berisiko. WRZ Allowance harus diperhatikan.
Peta konflik pada saat ini sudah jelas. Selanjutnya sekarang bagaimana pemetaan pemerintah pada jalur distribusi dan peluang ekonomi. “Ini perlu dipersiapkan dan diperkirakan oleh pemerintah, termasuk dalam hal membangun jalur distribusi yang aman karena akan melewati area war risk zone (WRZ),” pungkasnya. (MC.Badai)